Prodan Kontra, Perludem Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD
Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Peneliti Perludem Haykal mengatakan, ada kemunduran demokrasi jika kepala daerah dipilih langsung DPRD.
 |
| Foto ilustrasi |
“Bagi kami, wacana kepala daerah dipilih DPRD bukan sesuatu yang layak diperhatikan tapi ditolak. Bagi kami wacana ini semakin menguat di partai politik menunjukan kemunduran pada demokrasi,” kata Haykal,Minggu (11/1/2026).
Menurutnya, tidak ada dampak yang baik bagi demokrasi jika pilkada secara langsung dihapus. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD, lanjutnya, menghilangkan partisipasi rakyat didalam pemerintahan daerah dan mengambil alih kedaulatan rakyat.
“Pembuat Undang-Undang mengambil alih kedaulatan rakyat yang selama ini diberikan melalui pilkada. Dampaknya menghilangkan proses partisipasi warga didalam proses pemerintahan daerah, menghilangkan kedaulatan untuk memilih pemimpin daerah,”ujarnya.
“Ini menganggu checks and balance di daerah yang selama ini dibentuk dan sudah diupayakan lebih kurang 20 tahun terakhir. Tidak ada dampak demokrasi yang lebih baik jika kepala daerah dipilih DPRD,” katanya menegaskan.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menerima masukan termasuk yang kontra wacana kepala daerah dipilih DPRD. Lembaga survei LSI Denny JA menunjukan 66, 1 responden menolak kepala daerah dipilih DPRD.
Selain itu, 28, 6 respon setuju kepala daerah dipilih DPRD, dan 5,3 persen responden tidak menjawab atau tidak tahu. Survei ini dilakukan pada 10-19 Oktober 2025 dengan metodologi multi-stage random sampling, dan responden 1.200 orang.
“Kita coba dengarkan kan masukan-masukannya, kita kan menghormati semua pendapat itu, ada yang pro, ada kontra. Ada yang mendukung, tidak ada masalah juga, kita lihat nanti,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan (8/1/2025).
