Suriah dan Kurdi Sepakati Perpanjangan Gencatan Senjata
Damaskus: Kedua pihak sepakat menunda konfrontasi selama satu bulan guna memfasilitasi pemindahan tahanan ISIS ke Irak.
 |
| Anggota Pasukan Demokratik Suriah (SDF) tiba di kota Kobane yang dikuasai Kurdi setelah menarik diri dari penjara Al-Aqtan di provinsi Raqa, Suriah. (Foto: AFP) |
Pemerintah Suriah dan pasukan Kurdi dilaporkan telah sepakat untuk memperpanjang masa gencatan senjata pada Sabtu 24 januari 2026, menurut sumber diplomatik Suriah. Langkah ini diambil guna meredakan ancaman perang terbuka yang membayangi wilayah timur laut negara tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Agence France-Presse (AFP), perpanjangan gencatan senjata ini akan berlaku untuk jangka waktu maksimal satu bulan.
Fokus utama dari kesepakatan ini adalah memberikan ruang bagi proses pemindahan para tersangka anggota kelompok militan Negara Islam (ISIS) dari wilayah Suriah menuju Irak.
Keputusan ini muncul setelah ketegangan meningkat dalam sepekan terakhir, menyusul serangan militer pemerintah Suriah yang telah mencapai ambang batas wilayah pasukan Kurdi, Pasukan Demokratik Suriah (SDF).
Meski memberikan ruang bagi jalur diplomasi, perpanjangan ini dinilai belum menyelesaikan akar konflik antara kedua belah pihak.
Rencana Integrasi dan Ancaman Militer
Gencatan senjata ini diharapkan dapat memberikan waktu bagi SDF untuk melaksanakan 14 poin rencana kesepakatan dengan pemerintah Damaskus.
Salah satu poin krusial dalam rencana tersebut adalah pembubaran milisi Kurdi dan integrasi para personelnya ke dalam tentara resmi Suriah.
Namun, posisi tawar pihak Kurdi kian melemah setelah kehilangan sebagian besar wilayah kekuasaannya akibat serangan pemerintah pada awal Januari.
Jika kesepakatan ini gagal diimplementasikan, Damaskus telah memberi sinyal akan melanjutkan ofensif militer ke basis terakhir SDF di Hasakeh, Qamishli, dan Kobane.
"Segera kami akan berada di Hasakeh dan kemudian Qamishli, insya Allah," ujar seorang tentara Suriah yang berjaga di garis depan Hasakeh, menggambarkan determinasi militer pemerintah untuk menyatukan kembali wilayah tersebut di bawah bendera nasional.
Diplomasi di Tengah Ketegangan
Di balik baris pertahanan militer, upaya diplomatik terus diupayakan. Pemimpin SDF, Mazloum Abdi, telah melakukan pertemuan dengan utusan Amerika Serikat untuk Suriah, Tom Barrack, di wilayah Kurdistan Irak.
Selain itu, komunikasi telepon antara Abdi dan Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad al-Shaibani, membuahkan kesepakatan awal mengenai pemindahan pejuang SDF secara aman dari wilayah yang terkepung.
Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, turut memberikan pernyataan terkait urgensi situasi ini.
“Idealnya, pemindahan tahanan Daesh [ISIS] dari Suriah harus segera terlaksana. Selama proses ini berlangsung, lingkungan non-konflik yang ada saat ini perlu dipertahankan,” ujar Fidan pada Jumat lalu.
Masa Depan Administrasi Kurdi
Implementasi dari 14 poin kesepakatan tersebut diprediksi akan mengakhiri proyek otonomi Kurdi di Suriah. SDF, yang sebelumnya menguasai hampir sepertiga wilayah Suriah termasuk ladang minyak dan lumbung pangan, kini menghadapi realitas politik yang sangat berbeda.
Pihak Amerika Serikat, yang selama satu dekade terakhir menjadi pendukung utama pasukan Kurdi, mulai menunjukkan pergeseran sikap. Tom Barrack menyatakan bahwa peran SDF sebagai kekuatan anti-ISIS kini telah mulai diisi oleh pemerintah Suriah.
Saat ini, militer AS telah mulai memindahkan tahanan ISIS dari wilayah Kurdi untuk mencegah potensi pelarian massal jika perang kembali pecah.
Meskipun Damaskus memiliki keunggulan militer, pihak pemerintah tetap berupaya menghindari perang berdarah di wilayah mayoritas Kurdi.
Kekhawatiran akan munculnya pemberontakan gerilya jangka panjang menjadi pertimbangan utama bagi Damaskus dalam menentukan langkah selanjutnya terhadap stabilitas di timur laut Suriah.(*)
