Inilah Dampak Peringkat Moody's di Pasar Keuangan Indonesia
Jakarta : Moody’s Ratings mengubah prospek peringkat Pemerintah Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Selain itu, peringkat penerbit jangka panjang dalam mata uang lokal dan asing di level Baa2.
 |
| Foto ilustrasi |
Lembaga pemeringkat itu juga menegaskan peringkat utang senior tanpa jaminan serta program medium-term note (MTN). Yaitu senior tanpa jaminan pada level Baa2 dan (P)Baa2.
"Moody’s Ratings (Moody’s) hari ini mengubah prospek peringkat Pemerintah Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil," tulis Moody’s dalam keterangan resminya, Kamis, 5 Januari 2026. Moody’s menilai perubahan prospek dipicu berkurangnya prediktabilitas dalam perumusan kebijakan, yang berpotensi melemahkan efektivitas kebijakan.
Jika tren tersebut berlanjut, hal itu dinilai dapat menggerus kredibilitas kebijakan yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi. Serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan.
1. Ketahanan ekonomi jadi penopang peringkat
Moody’s menyatakan penegasan peringkat mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesia yang didukung kekuatan struktural. Seperti kekayaan sumber daya alam dan demografi yang menguntungkan, yang menopang prospek pertumbuhan jangka menengah.
Stabilitas makroekonomi juga dinilai didukung kebijakan fiskal dan moneter yang relatif hati-hati. Dengan kredibilitas kebijakan tetap menjadi asumsi dasar peringkat Baa2.
Selain itu, Moody’s menegaskan peringkat senior tanpa jaminan dan program MTN dalam mata uang asing dari sertifikat trust dolar AS. Khususnya yang diterbitkan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III (PPSI III) masing-masing pada Baa2 dan (P)Baa2 dengan prospek negatif.
Instrumen tersebut disebut sebagai kewajiban langsung pemerintah yang memiliki peringkat setara dengan utang senior tanpa jaminan lainnya. Moody’s juga mempertahankan batas atas obligasi mata uang lokal jangka panjang pada A1 dan obligasi mata uang asing pada A3.
Kesenjangan peringkat tersebut dinilai mencerminkan risiko politik moderat, ketidakseimbangan eksternal. Serta keterbatasan prediktabilitas kebijakan pemerintah.
Kerentanan terhadap utang eksternal dan risiko transfer serta konvertibilitas juga disebut menjadi faktor pembeda. Diantaranya batas peringkat mata uang lokal dan asing.
2. Ketidakpastian kebijakan dinilai meningkat
Moody’s menyebut pemerintah menargetkan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi. Salah satunya melalui ekspansi belanja sosial, sambil tetap mempertahankan kerangka kebijakan moneter dan fiskal.
Lembaga itu mencatat perkembangan tersebut sejalan dengan penurunan skor Indonesia dalam indikator tata kelola global. Khususnya pada efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi. Jika berlanjut, pelemahan kredibilitas kebijakan dinilai dapat menekan daya tarik investasi. Dan meningkatkan biaya pembiayaan pemerintah.
Moody’s juga menilai fokus belanja publik untuk mendorong pertumbuhan menimbulkan risiko fiskal, mengingat basis penerimaan negara yang lemah. Perluasan program sosial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Perumahan Terjangkau disebut berpotensi membebani fleksibilitas anggaran.
Ketidakpastian juga dikaitkan dengan pembentukan dana kekayaan negara Danantara, khususnya terkait pembiayaan, tata kelola, dan prioritas investasi. Dengan kewenangan atas aset BUMN dalam jumlah besar, koordinasi kebijakan yang tidak memadai dinilai dapat menimbulkan risiko.
"Meski Danantara masih dalam tahap awal pengembangan dan pemerintah telah membentuk kerangka hukum dan institusional. Mereka masih terdapat pertanyaan terkait prioritas investasi, manajemen risiko, dan hubungan regulasi," tulis Moody’s.
3. Prospek ekonomi masih stabil tapi ada tantangan penerimaan
Moody’s memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap sekitar 5 persen dalam jangka pendek hingga menengah. Kebijakan moneter dinilai masih mendukung stabilitas harga, meski tekanan nilai tukar dapat meningkat jika kredibilitas kebijakan melemah.
Utang pemerintah diperkirakan tetap di bawah median negara berperingkat Baa. Tetapi basis penerimaan yang lemah disebut sebagai kendala utama bagi fleksibilitas fiskal.(*)
