Menkeu Purbaya Rotasi Dua Dirjen Strategis
Jakarta: Estafet Kepemimpinan di Kemenkeu: Jabatan Dirjen Strategis Diisi Pelaksana Harian
 |
| Menkeu Purbaya Rotasi Dua Dirjen Strategis |
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi perombakan signifikan pada jajaran pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan.
Dua posisi krusial, yakni Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal serta Direktur Jenderal Anggaran, kini resmi mengalami pergantian kepemimpinan.
Pejabat sebelumnya, Febrio Kacaribu dan Luky Alfirman, telah melepaskan jabatan mereka.
Untuk menjaga kontinuitas fungsi birokrasi, pemerintah telah menunjuk Pelaksana Harian (PLH) guna mengisi kekosongan tersebut.
“Iya [diganti], sudah dikasih PLH sekarang,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat memberikan keterangan kepada media di Jakarta, Rabu 22 April 2026.
Purbaya menjelaskan bahwa para pejabat sementara tersebut telah mengemban tugas sejak Selasa 21 April sore, sesaat setelah prosesi pelantikan internal dilangsungkan.
Meski demikian, identitas sosok yang menjabat sebagai PLH untuk kedua posisi strategis tersebut masih dirahasiakan oleh pihak kementerian.
Menanti Keputusan Final Presiden
Dinamika organisasi di Lapangan Banteng tidak berhenti pada dua posisi tersebut. Jabatan Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang sebelumnya dijabat oleh Masyita Crystallin saat ini masih dikelola oleh Herman Saheruddin dalam kapasitasnya sebagai Pelaksana Tugas Harian.
Mengenai penetapan pejabat definitif, Menkeu memberikan sinyal bahwa kepastian nama-nama baru akan bergantung pada restu Kepala Negara.
“Pengganti ketiga Dirjen tersebut kemungkinan akan diumumkan pada awal hingga pertengahan Mei mendatang, menunggu persetujuan dari Presiden,” tambah Purbaya.
Gelombang Reformasi Birokrasi
Langkah ini dipandang sebagai kelanjutan dari efisiensi struktural skala besar yang tengah dilakukan di tubuh bendahara negara. Sebelumnya, Purbaya tercatat telah melakukan rotasi terhadap lima pejabat eselon II.
Skala perombakan ini bahkan mencapai puncaknya pada bulan lalu, di mana sebanyak 1.585 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan termasuk 44 pimpinan pratama eselon II mengalami pergeseran posisi.
Salah satu landasan hukum utama dari rangkaian transisi ini adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2026, yang secara spesifik mengatur pengukuhan jabatan pada Lembaga National Single Window.(*)
