Pengawasan MBG Diperkuat, Pemerintah Kejar Kepatuhan Dapur di Daerah
Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pangan mempertegas pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri. Rapat dipimpin langsung Menko Pangan, Zulkifli Hasan, yang menyoroti sejumlah evaluasi penting terkait kualitas layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
 |
| Menko Pangan, Zulkifli Hasan |
Dalam pertemuan tersebut dibahas penindakan terhadap SPPG yang belum memenuhi standar operasional, termasuk pengaturan ulang distribusi makanan bergizi di hari sekolah.
Berdasarkan data terbaru, terdapat 2.162 SPPG yang sudah diberikan teguran. Dari jumlah itu, 1.789 unit dikenai suspend sementara, 368 menerima Surat Peringatan pertama, dan 5 SPPG telah naik ke tingkat SP-2.
Zulkifli Hasan menegaskan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan program menunjukkan perkembangan positif. Namun distribusi untuk pesantren disebut perlu dikebut agar sesuai arahan Presiden.
“Kita ditargetkan mencapai penyempurnaan penuh sebelum akhir tahun,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 4 April 2026.
Hingga 30 Maret 2026, Program MBG tercatat telah menjangkau 61.680.043 penerima manfaat di 38 provinsi dengan total 26.066 SPPG aktif melayani. Penyaluran untuk kelompok 3B balita, ibu hamil, dan ibu menyusui akan menjadi fokus monitoring dan evaluasi, termasuk kemungkinan penyesuaian kebutuhan gizi.
Selain itu, pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap dapur MBG, terutama di sekolah-sekolah dengan tingkat sisa makanan (food waste) yang masih tinggi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan berjalan efektif, tepat sasaran, serta sesuai standar yang ditetapkan.
Kemenko Pangan menegaskan komitmen untuk terus memperbaiki tata kelola MBG sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat, menuju tercapainya Generasi Emas 2045 (*)
