Pengawasan MBG Diperluas, Masyarakat Ikut Awasi Dapur Gizi
Cirebon: Penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dilakukan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Selain penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengawasan program kini diperkuat melalui inisiatif Jaga Dapur MBG yang melibatkan partisipasi masyarakat.
 |
| Penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dilakukan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat |
Wakil Ketua Penyelenggara SPPI, Marsekal Madya TNI Samsul Rizal, menyampaikan bahwa penguatan program difokuskan pada tiga aspek utama, yakni tata kelola, keamanan makanan, dan efisiensi anggaran.
“Prioritas utama adalah penguatan tata kelola, kemudian keamanan makanan, serta efisiensi anggaran. Dari tiga aspek ini, kami berupaya meningkatkan kualitas layanan dapur di daerah agar manfaat program dapat dirasakan secara maksimal,” ujarnya, Rabu (8/4/2026), usai peresmian SPPG Jamblang.
Ia menambahkan, manfaat program tidak hanya menyasar pemenuhan gizi anak sekolah, tetapi juga mendorong penguatan ketahanan pangan di daerah.
Dalam upaya meningkatkan pengawasan, pihaknya juga menggandeng kejaksaan melalui program Jaga Dapur MBG. Program ini melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari guru hingga siswa.
“Pengawasan tidak hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat, guru, dan siswa agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Sementara itu, penguatan fasilitas dapur MBG juga dilakukan di wilayah Jamblang, Kabupaten Cirebon. Pada tahap awal, SPPG tersebut ditargetkan mampu mendistribusikan sekitar 1.500 porsi makanan bergizi gratis bagi pelajar.
Keberadaan SPPG diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan serta memastikan distribusi makanan bergizi lebih efektif dan tepat sasaran.
Dari sisi anggaran, pelaksanaan program MBG kini disesuaikan dengan hari efektif sekolah, yakni lima hari dalam sepekan. Kebijakan ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.
“Mulai 1 April, program mengikuti hari sekolah, sehingga berpotensi menghemat anggaran hingga Rp20 triliun yang dapat dialokasikan untuk kebutuhan prioritas lainnya,” pungkasnya.
Dengan penguatan tata kelola dan pengawasan berbasis partisipasi masyarakat, program MBG di Kabupaten Cirebon diharapkan berjalan lebih optimal dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah.(*)
