Bupati Karawang Kecewa Ada Pejabat Kejar Laporan Administratif dan Formalitas!
Karawang : Pemkb Karawang menggelar Rapat Kerja Perangkat Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana pada Kamis, 30 April, guna memperkuat sinergi lintas sektor dalam pembangunan keluarga dan kependudukan.(3/5/26).
 |
| Bupati Karawang Sentil Pejabat: Jangan Hanya Kejar Laporan Administratif dan Formalitas! |
Acara yang berlangsung di tengah agenda padat pemerintahan ini menekankan pentingnya akselerasi program guna mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.
Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, memberikan teguran keras terkait budaya kerja yang hanya bersifat administratif dan formalitas. Beliau menyoroti kecenderungan pejabat daerah yang baru sibuk menyampaikan laporan saat ada peringatan hari besar atau penilaian tertentu saja, tanpa memperhatikan substansi di lapangan.
Aep menegaskan bahwa kunci utama keberhasilan program, khususnya dalam penanganan stunting, terletak pada akurasi data. Bupati meminta agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat tidak hanya mengejar setoran laporan administratif, tetapi benar-benar memahami kondisi rill masyarakat hingga ke tingkat dusun.
“Yang paling pertama harus kita kupas adalah data. Data sasarannya itu berapa? Ada tidak kita? Jangan hanya karena memang arahan harus ada dalam rangka peringatan Hari Posyandu Nasional, lalu buru-buru menyatakan sudah menyelenggarakan layanan standar minimal. Bohong ah,” ujar Aep.
Lebih lanjut, Aep menginginkan adanya perubahan metode kerja dari sekadar diskusi teori menjadi rencana tindak lanjut yang konkret. Ia mendorong agar setiap program memiliki timeline pelaksanaan yang jelas agar intervensi yang diberikan kepada masyarakat, seperti program pendampingan keluarga, dapat berjalan tepat sasaran dan terukur.
“Saya maunya sudah harus ada rencana tindak lanjut yang dikupas dari awal dan dikasih timeline pelaksanaan. Jadi kita sudah berbicara teknis pelaksanaan, bukan lagi tentang teori atau sekadar mengupas program,” tegasnya lagi.
Senada dengan itu, Plt. Kepala DPPKB Karawang, Imam Bahanan, memaparkan tantangan yang dihadapi instansinya dalam mengampu Program Bangga Kencana. Saat ini, DPPKB Karawang beroperasi dengan sumber daya manusia yang tergolong minimalis, yakni hanya didukung oleh 20 orang PNS dan sejumlah tenaga P3K.
Meski dengan personel yang terbatas, Imam melaporkan bahwa capaian indikator kependudukan di Karawang menunjukkan tren positif. Hal ini dibuktikan dengan dukungan dari 5.637 orang kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) serta 618 Pos KB dan Sub Pos KB yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Karawang.
Salah satu prestasi yang disoroti adalah angka Total Fertility Rate (TFR) Karawang yang kini berada di posisi 1,99. Angka ini tercatat berada di bawah rata-rata nasional, yang menandakan bahwa rata-rata pertumbuhan penduduk di Karawang terkendali dengan rata-rata jumlah anak dalam satu keluarga kurang dari dua orang.
“Capaian terbaik kita adalah di TFR yang 1,99. Artinya, TFR kita di bawah nasional, di mana rata-rata anak satu sampai kurang dari dua. Kondisi peserta KB juga makin membaik dengan penurunan angka unmet need dari 13,8 persen menjadi 11 persen,” jelas Imam.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat, Dadi Ahmad Roswandi, turut memberikan apresiasi atas dinamika program di Karawang. Menurutnya, transformasi program dari sekadar gerakan KB menjadi Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) memerlukan kolaborasi yang semakin kompleks.
Indikator lain seperti Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR) di Karawang juga menyentuh angka 60,16 persen, sementara Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) berada di posisi 65,6 persen. Data-data ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pengasuhan anak dan kesehatan reproduksi.(*)
