Natala :Plt Bupati Karawang Diminta Tetap Konsentrasi Menjalankan Roda Pemerintahan
Jumat, Desember 04, 2015
KARAWANG-PEKA-.Hingga tanggal 2 Desember 2015,menurut data yang ada di DPPKAD untuk serapan anggaran masih sangat minim.Padahal sisa hari untuk menyelesaikan semua serapan tinggal menghitung hari saja hingga penghujung tahun 2015. Untuk belanja tidak langsung pencapaian 84.21% yang didalamnya termuat salah satunya belanja pegawai,sedangkan untuk belanja langsung baru terserap 55,99 %,jika secara rata-rata serapan anggaran (Belanja tidak langsung ditambah Belanja Langsung) baru mencapai 69.03 % saja,demikian di sampaikan oleh Natala Sumedha, SE.AK ,Ketua Komisi C,(Anggota Banggar),DPRD Karawang,saat di temui PEKA di Karawang.(04/12/2015).
 |
| Natala & Cellica |
Masih kata Natala,yang juga Sekertaris Fraksi PDI Perjuangan,secara rata-rata SKPD tertinggi yang dapat menyerap Belanja Langsung yaitu Inspektorat yaitu 83.03 % dan yang paling rendah adalah Dinas Kesehatan yaitu 38.87%.Dia menambahkanya."Kalau kita rincikan secara detail sesuai Tupoksi yang ada di Komisi C maka serapan anggaran belanja langsung dapat dirincikan sebagai berikut:Bina Marga 62.21%,Cipta Karya 57.59%,Dishukominfo 65.98% ,BPLH 50.15 %,Disbudpar 66.23%,Dinas kelautan dan perikanan 38.77 % dan Disperindagtamben 49.59 %.
Kemudian tegas Natala,Rendahnya serapan ini bisa dikarenakan adanya keterlambatan pencairan pembayaran hasil pekerjaan seperti yang terjadi di bidang infrastruktur, atau memang keterlambatan dalam menjalankan program yang ada.Kalau karena alasan terlambatnya pencairan maka dinas terkait harus segera mendorong menyelesaikannya, tetapi yang menjadi perhatian bagi kami apabila program yang sudah direncanakan sejak lama masih belum dilaksanakan dengan baik maka pemerintah gagal dalam melakukan evaluasi pelaksanaan per semesternya. Oleh karena itu,kami berharap kepada PLT Bupati untuk konsentrasi penuuh dalam bekerja,"jangan membiarkan roda pemerintahan ini berjalan sendiri seperti tidak adanya kepala daerah yang mengaturnya.padahal uangnya ada terlihat dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah perubahan realisasinya sudah mencapai 94.54%, artinya uang ada tapi tidak dapat dimanfaatkan dengan baik untuk pembangunan,pungkasnya.#us.
