Setelah Pendi Anwar Ketua DPRD dan Sekda Acep Jamhuri Klarifikasi terkait masuknya Kabupaten Karawang akibat 25 desa menjadi lokasi kemiskinan ekstrem,kali ini tak bedanya dengan Bupati Karawang Cellica Nirrachdiana yang membantah wilayahnya sebagai wilayah kemiskinan ekstrem.(5/10).
Bupati Karawang

Sebelumnya Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin menyebutkan, Karawang menjadi target pengentasan kemiskinan ekstrem bersama empat kabupaten lainnya di Jawa Barat.

Akan tetapi, pernyataan banyaknya kemiskinan ekstrem di Karawang tersebut dibantah Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana.

"Kita akan melakukan validasi terlebih dahulu mengenai datanya, makanya kita panggil 25 kepala desa yang disebut kemiskinan ekstrem," kata Bupati Karawang.

Cellica mengaku, pihaknya akan membentuk tim khusus untuk melakukan validasi dan penanganan kemiskinan ekstrem tersebut.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data pemerintah pusat, kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karawang sebesar 4,51 persen.

Jumlah warga yang masuk penduduk miskin ekstrem sebanyak 106.780. Jika dibagi 25, maka masing-masing desa rata-rata warga yang miskin ekstrem ada 4.200.

"Saya pikir jumlahnya tidak mungkin segitu. Karena tadinya para kepala desa juga bilang datanya kemungkinan tidak sesuai, memang ada. Tetapi tidak mungkin jumlahnya sebanyak itu," katanya.

Selain itu, Cellica mengaku, pemerintah akan memprioritaskan program penanganan kemiskinan ekstrem tersebut.

"Kita akan prioritaskan kepada 25 desa tersebut," katanya.

Wapres Sebut Ratusan Ribu Warga Jabar Miskin Ekstrem

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan Pemerintah RI menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat dientaskan pada 2024.

Hal tersebut dikatakannya seusai Rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinam Ekstrem di Aula Barat Gedung Sate.

"Hari ini saya didampingi Wagub Jabar bertemu lima bupati di Jabar, dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem, dan tekad menanggulangi kemiskinan. Kemiskinan kita sekarang ini menurut data BPS ada 27 juta lebih, tapi yang kita kategorikan ekstrem itu sekitar 10 juta lebih, 4 persen dari 10 persen kemiskinan," katanya.

Ia mengatakan pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem ini harus mencapai nol persen di akhir 2024. Karena itu, pemerintah sekarang berusaha mempercepat penyelesaian ini. Untuk 2021, karena tersisa tiga bulan, pemerintah fokus di tujuh provinsi. Di antaranya Jabar, Jateng, Jatim, NTT, Maluku, Papua, dan Papua Barat.

"Yang di Jabar ada lima kabupaten yang kita harapkan akhir Desember bisa menyelesaikan kemiskinan ekstrem. Ada dua upaya kita dalam penanggulangan itu, satu berupa perlindungan sosial dan kedua pemberdayaan," katanya.

Melalui rapat koordinasi dengan Pemprov Jabar bersama lima kabupaten, pihaknya melakukan sinkronisasi hal yang harus diselesaikan, terutama secara tepat sasaran dan harmonisasi data.

"Anggaran sudah cukup, tinggal kita upayakan tepat sasaran. Ini seringkali jadi masalah yaitu data penerima," katanya.

Pada kesempatan ini, Wapres memimpin rapat kerja bersama Wakil Gubernur Jawa Barat beserta Bupati Cianjur, Bupati Bandung, Bupati Kuningan, Bupati Indramayu, dan Bupati Karawang, yang daerahnya ditetapkan sebagai wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Barat pada 2021 ini.(ts)