Protes Keras, Pemkab Karawang Diminta Buka Mata Banyaknya Kemacetan dan Kesemerautan di Pusat Kota
Selasa, Agustus 22, 2023
Pemkab Karawang diminta segera tertibkan para pedagang yang menggunakan bahu jalan atau trotor di sepanjang jalan pusat kota diantaranya, dari Johar hingga Lamaran, Karawang Timur. (22/8/23).
 |
| Foto : Jalan Syekh Quro Lamaran |
Subali (45), seorang pengendara mobil di Lamaran menyebutkan, banyak kemacetan di sejumlah jalan utama dan vital di pusat kota akibat bahu jalan tak berfungsi secara normal.
Ia tuturkan, banyak penjualan kaki akhirnya masuk jalan akibat fungsi trotoar beralih peruntukan oleh penuh sesak para pedagang kaki lima atau berdirinya tempat -tempat usaha.
Tak hanya itu, kata Subali, parkir kendaraan dipinggir jalan juga menjadi penyumbat lain laju kendaraan yang melintas.
Pemkab Karawang melalui dinas terkait harus tindak tegas tanpa alasan yang sifatnya subjek demi kelancaran berlalu lintas dengan aman dan nyaman di pusat kota. Terlebih Pemkab Karawang, melalui Perda sudah menjamin untuk penyelenggaran ketertiban umum dan perlindungan ke masyarakat. Mau apa lagi sebagai alasannya disampaikan bila kemacetan itu dibiarkan dan terus berlarut, bahkan sudah seakan klasik dan menjelma rutinitas, sesal Subali.
 |
| Foto : Polisi urai Kemacatan |
Masih kata Subali, Satpol PP dan Dishub Kabupaten Karawang harus buka matanya untuk peristiwa kesemerawutan yang terjadi di pusat kota, cari solusinya, penyebabnya dan segera urai masalahnya serta ditertibkan atau tindak pelanggarnya karena perkara kemacetan sudah merugikan banyak pihak.
Bila ada asumsi dari para pedagang yang bertumpuk di pinggir jalan itu menghasilkan uang retribusi, lalu berapa kerugian dari para pengendara yang melintas akibat kemacetan, dan itu pun harus perhitungkan pula karena sama-sama membayar pajak, tandas Subali yang merupakan seorang pengusaha tersebut.
Dia menambahkan, Satpol PP dan Dishub Karawang tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, harus satu misi dalam merapihkan keadaan yang terjadi jangan seperti kereta api satu rel jalur tapi tak pernah bersama. Sinkronisasi dan konsuldasi antar OPD harus jelas dan berdampak positip bagi masyarakat.
Kami para pengendara dan pengguna jalan (trotoar,red) juga butuh tepat waktu, ketertiban dan perlindungan dari pemerintah saat berkendara atau berjalan. Kemudian ungkapnya, tak sedikit diantara pengendara dan pejalan kaki terhalang atau terjatuh, ataupun mengalami kecelakan terakibatkan ada sejumlah pedagang kaki lima (PKL) atau tempat usaha berada dalam daerah milik jalan (DMJ).
" Kami para pengguna jalan juga membayar pajak bukan hanya para pedagang yang membayar retribusi jadi harus ada keadilan yang pasti, " Ulas Subali.
Kabar ini diturunkan, Kepala Dinas Perhubungan dan Kasat Pol PP Karawang belum bisa di konpirmasi atas adanya protes keras dari pengendara atau pejalan kaki yang merasa terganggu dan berdampak maraknya kemacetan dan kesemerautan di sejumlah jalan di daerah perkotaan,(ayu/red)
