Karawang: Unggahan bertuliskan '17+8 Tuntutan Rakyat' ramai diserukan warganet melalui media sosial (medsos). Tuntutan tersebut muncul setelah serangkaian aksi demonstrasi di berbagai daerah.
 |
| Foto ilustrasi |
Salah satu tuntutan massa aksi adalah memprotes kenaikan gaji. Dan tunjangan DPR di tengah kenaikan pajak, efisiensi, dan isu-isu lainnya.
Tidak hanya itu, massa juga menuntut pembubaran DPR. Yang kemudian keadaan diperparah dengan pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR RI periode 2019-2024, Ahmad Sahroni.
Selain itu, demonstrasi tersebut mengakibatkan Affan Kurniawan meregang nyawa. Pengemudi ojol tersebut harus meregang nyawa usai ditabrak dan dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob, Kamis malam (28/9/2025).
Semenjak itu, warganet mulai menggemakan 17+8 Tuntutan Rakyat melalui medsos. Dilansir dari akun Instagram @kontras_update, Kamis (4/8/2025) berikut adalah penjelasannya.
Tuntutan ini bertuliskan '17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empat'. Angka 17+8 melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 bulan 8 atau Agustus.
Tuntutan tersebut muncul setelab diskusi online yang dilakukan oleh sejumlah influencer. Mereka merangkum tuntutan dari berbagai organisasi dan suara rakyat yang kemudian menghasilkan "17+8 Tuntutan Rakyat".
Tuntutan tersebut berasal dari organisasi YLBH yang menghimpun 211 organisasi masyarakat sipil. Mulai dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), hingga pernyataan sikap Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI.
Isi Tuntutan Rakyat 17+8
Tugas Presiden Prabowo
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kaurniawan. Umar Amarudin maupun semua korban kekerasan apparat selama demonstrasi 28-30 Agustus 2025 dengan mandate jelas dan transparan.
Tugas Dewan Perwakilan Rakyat
3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiunan)
4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR)
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK)
Tugas Ketua Umum Partai Politik
6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
Tugas Kepolisian Republik Indonesia
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.
Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia)
12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Tugas Kementerian Sektor Ekonomi
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
Delapan Tuntutan Jangka Panjang:
1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis
6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan.(*)
