Breaking News
---
HUKUM

Ribuan Massa Menggelar Aksi Penolakan RUU HIP di Karawang

Ribuan Massa Menggelar Aksi Penolakan RUU HIP di Karawang

Mulyanto Tegaskan Tolak RUU HIP

Mulyanto Tegaskan Tolak RUU HIP

Dinyatakan Bersalah Imam Nahrowi di Vonis 7 Tahun Penjara

Dinyatakan Bersalah Imam Nahrowi di Vonis 7 Tahun Penjara

Asik Penggiat Lingkungan Punya Modal Baru : Ini PP 27/2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik

Asik Penggiat Lingkungan Punya Modal Baru : Ini PP 27/2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik

Akhrinya Ditunda Pembahasan RUU HIP Diapresiasi

 Akhrinya Ditunda Pembahasan RUU HIP Diapresiasi

DPR Akan Panggil Kejaksaan Bahas Kasus Novel Baswedan

DPR Akan Panggil Kejaksaan Bahas Kasus Novel Baswedan

Penanganan Kasus Novel Baswedan Jadi Citra Buruk Penegakan Hukum

Penanganan Kasus Novel Baswedan Jadi Citra Buruk Penegakan Hukum

Ketua MKD Apresiasi Maklumat MUI tentang RUU HIP

Ketua MKD Apresiasi Maklumat MUI tentang RUU HIP

RUU Cipta Kerja : Legislator Berharap Pers Miliki ‘Self Regulatory’

RUU Cipta Kerja : Legislator Berharap Pers Miliki ‘Self Regulatory’

Batas Waktu :Pengajuan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Fungsional Hingga 30 Juni

Batas Waktu :Pengajuan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Fungsional Hingga 30 Juni

Baleg Minta Masukan Pers, Bahas RUU Ciptaker

Baleg Minta Masukan Pers, Bahas RUU Ciptaker

Inilah PP 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

Inilah PP 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

Kades Sabajaya Masih Tidak Terima Kekalahan, Upaya PK akan Dilakukan ke MA.

Kades Sabajaya  Masih Tidak Terima Kekalahan, Upaya PK akan Dilakukan ke MA.

RUU Omnibus Law Dinilai Berpotensi Mengekang Kebebasan Pers

RUU Omnibus Law Dinilai Berpotensi Mengekang Kebebasan Pers

Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Tasikmalaya

Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Tasikmalaya

Kemenag Pidanakan Pengurus BMPTVSI,Ini Perkaranya

Kemenag Pidanakan Pengurus BMPTVSI,Ini Perkaranya

Inilah Perpres 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024

Inilah Perpres 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024

DPRD Bareng Gawe Kejaksaan Negeri Karawang ,Ini yang Digarapnya

DPRD Bareng Gawe Kejaksaan Negeri Karawang ,Ini yang Digarapnya
Tutup Iklan