Pemerintah Harus Buka Peta Sebaran Virus & Kerahkan BUMN
Minggu, April 05, 2020
Sudah sebulan lebih sejak kasus virus Corona menginfeksi warga Depok dan kini telah menyebar luas ke seantero negeri, pemerintah belum juga membuka peta sebaran virus. Peta tersebut harus dibuka agar publik tahu dan waspada.
Seruan ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay,Sabtu(4/4/2020).
"Saya mendesak pemerintah mempublikasikan peta persebaran virus Corona.Masyarakat sangat perlu mengetahui peta persebaran itu, agar dapat menghindari dan berbuat sesuatu untuk memutus mata rantai penyebarannya."
Perang melawan Covid 19 sudah lama berlangsung. Namun, kata Wakil Ketua MKD DPR itu, belum tahu petanya sudah sampai ke mana virus ini menginfeksi anak bangsa.Yang ada hanya data provinsi yang warganya terinfeksi Covid 19. Sementara pergerakan dan data orang-orang yang ODP dan PDP tidak diketahui. "Padahal, mereka yang status ODP dan PDP ini sangat penting untuk dijaga dan diwaspadai," imbau Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI itu.
 |
| Deddy Yevri Sitorus |
Saleh sudah menyampaikan bahwa masalah ini harus dijadikan prioritas."Kala itu, Ketua Gugus Tugas, Doni Monardo menyebut bahwa masalah itu bisa ditangani secara cepat dengan menggunakan teknologi. Masalahnya, katanya terkendala dengan persoalan hukum menyangkut kerahasiaan data pasien," ungkap Saleh
Menurut Saleh, Kemenkes harus memberikan data-data tersebut ke Gugus Tugas. Bila hanya sekedar nomor telepon, dipastikan tidak melanggar hukum. Nama, alamat, dan identitas pasien tidak disebutkan sama sekali. Dalam hal ini, sifat menjaga kerahasiaan medis tetap terjaga.
“Menurut IDI, membuka identitas pasien Covid-19 tidak membuka rahasia medis.Bahkan,nama dan alamatnya pun boleh dibuka.Apalagi ini dimaksudkan untuk menjaga kepentingan kesehatan publik.Teknologi yang disebut Pak Doni waktu itu adalah dengan mendata semua nomor HP yang positif, PDP, dan ODP. Dengan teknologi yang ada, akan bisa dilakukan tracing (pelacakan) pergerakan dan perpindahan HP. Dari situ lalu kemudian bisa dirumuskan petanya. Sederhananya seperti itu. Saya kira, aplikasi tentang itu sudah ada," paparnya.
Peta persebaran virus dan harus segera dibuat.Bangsa sedang berburu dengan waktu.Apalagi, menurut prediksi BIN, puncak penyebaran virus Corona adalah pada bulan Juli, dimana akan tercatat 106.287 kasus. Kita harus bekerja keras agar prediksi ini tidak terjadi. Semua pihak harus berpartisipasi memutus mata rantai penyebarannya.
Sementara Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus mendorong Kementerian BUMN untuk mengerahkan semua kekuatan yang dimiliki dalam upaya pemerintah menanggulangi pandemi wabah Corona Virus Deseases 2019 (Covid-19) yang sudah sangat mengkhawatirkan bagi Indonesia. Menurutnya Menteri harus mengkonsolidasikan segala sektor BUMN untuk membantu masyarakat dan tenaga medis.Hal tersebut ia sampaikan saat Komisi VI DPR RI melangsungkan rapat kerja dengan Menteri BUMN dan jajarannya.Seperti ventilator yang saat ini sangat dibutuhkan tenaga medis seharusnya dapat diproduksi oleh BUMN sektor manufaktur yang beberapa sudah mulai berhenti beroperasi,ungkapnya.
“BUMN manufaktur banyak yang harus berhenti sementara kita membutuhkan sekali ventilator. Kalau berharap dari luar saya kira sangat terbatas. Negara lain juga sudah kelimpungan. Di sosmed itu sudah banyak ahli kita membuat alat ventilator sederhana dan bisa diproduksi massal. Saya kira itu perlu diperhatikan peluang ini karena di samping bisa menjaga BUMN bisa bekerja, dan hasilnya juga kita butuhkan,” terang Deddy.
Ia menambahkan bahwa hotel-hotel yang dimiliki oleh BUMN juga harus dapat difungsikan sementara sebagai rumah sakit darurat dalam situasi seperti sekarang ini.Juga dia meminta Bank BRI yang bersinggungan langsung dengan masyarakat kecil dapat turun langsung dengan memberikan produk-produk pinjaman untuk mengakomodir kehidupan harian masyarakat.
“Kami mohon BRI untuk ditugaskan juga turun sekarang karena pada titik ini rakyat kecil yang paling terdampak dan mau tidak mau mungkin membutuhkan juga. Misalnya untuk modal harian di pasar, juga katakanlah untuk melaut butuh membeli solar dan sebagainya. Saya kira ini juga perlu diperhatikan dan BRI yang paling tepat untuk turun tangan menghadapi ini, karena belum tentu semua terjangkau oleh pusat,” jelas Politisi dapil Kalimantan Utara tersebut.
Pandemi Covid-19 di Indonesia ini diprediksi Deddy akan berlangsung cukup lama, sehingga menurutnya Indonesia akan membutuhkan waktu recovery usai pandemi nanti selama enam hingga sembilan bulan. Dalam kurun waktu tersebut, ia menilai merupakan tugas BUMN untuk mengerahkan seluruh energinya mengembalikan kondusifitas Indonesia yang sudah tersita oleh wabah ini.
“Apa yang ada di depan mata kita ini, saya kira nanti sekitar enam sampai sembilan bulan seluruh BUMN harus dikerahkan supaya kita mampu membantu pemerintah dan masyarakat Indonesia sebagai agent of change dan sebagai pionir-pionir Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. Jadi perlu segera ini dikerjakan,” imbuhnya.
Deddy pun mengapresiasi langkah tepat yang dilakukan Menteri BUMN dengan ikut berdiri di garis terdepan mempersiapkan segala kebutuhan negara untuk memerangi Covid-19. “Namun langkah ini harus tetap berada dalam horizon BUMN, sehingga ketika pandemi selesai Kementerian BUMN tidak perlu memulai dari nol dan mengikuti yang sudah berjalan,” tukasnya. **er/mh/es
